Laporan kasus Dugaan Korupsi yang bergulir lebih kurang tiga tahun. Senin 31 mei 2018 lalu. Menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh publik.  Bagaimana tidak penanganan laporan tersebut terbilang lamban, tidak berjenjang dan kontinyu. Masalahnya adalah terdapat beberapa indikasi dan dugaan kami Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU, terkait dengan penanganan  laporan tersebut oleh Kejari Dompu. Meski demikian kami tetap menghargai proses hukum yang berlaku yang dijalankan oleh Kejari Dompu melalui Kasi Intel Kejari Dompu yang lama Ahmad Sulhan, SH. Kepada kami APPRA Dompu pada bulan agustus 2019 lalu, Kasi Intel Kejari Ahmad Sulhan,SH berjanji akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), dan kamipun siap membantu untuk menyampaikan Surat tersebut kepihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam hal ini adalah penerima manfaat. Namun seiring berjalannya waktu, SPRINDIK yang dijanjikan diduga belum dikeluarkan. Hingga yang bersangkutan berakhir masa tugasnya di Kejari Dompu. Dalam proses perjalanan panjang yang kami tempuh ini, setidaknya ada gambaran terkait dengan laporan tersebut. Yang meyakinkan kami lembaga pelapor terhadap status para terlapor. Laporan dimasukan pada pada hari senin, tanggal 31 mei 2018. Diterima langusung oleh Staf Bagian Kaur Tata Usaha (TU) Kejari Dompu, Nailul Awalia, SE. Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh KKP Tahun Anggaran 2016. Laporan dengan nomor. 10/L-APPRA/Dpu/V/2018. Dugaan Kerugian Negara/daerah Rp. 900 juta rupiah Tahun 2016.  Tahun 2018 Program Budidaya Rumput Laut dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu. Dasar dihentikannya program tersebut karena beberapa alasan yang dikemukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu antara lain. Bahwa Perairan Laut Teluk Saleh, khususnya di Pulau Bajo Baru, Desa Kwangko, telah tercemar, dan perlu mengundang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta untuk melakukan Investigasi dan Penelitian penyebab matinya Rumput Laut di Dompu. Terjadi karena adanya aktifitas Bom ikan oleh masyarakat yang mencari ikan disekitar lokasi penanaman dan budidaya rumput laut. Akibat Air laut yang sudah bercampur dengan Air Hujan akibat banjir yang turun dari atas gunung. Dan  Akibat terkena Pestisida obat semprot jagung petani. Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, menyebutnnya adalah Bencana Alam.  Lambannya penanganan laporan Dugaan Korupsi Rumput Laut oleh Kejari Dompu, menjadi misteri bagi kami APPRA DOMPU, untuk mempertanyakan kembali mengenai perkembangan laporan tersebut.  Pada bulan Agustus 2019 lalu, kami APPRA DOMPU bertemu dengan Kasi Intel Kejari Dompu Ahmad Sulhan, SH untuk mempertanyakan kembali mengenai perkembangan laporan tersebut. Pertemuan berlangsung dua kali diruangan kerjanya.  Pertemuan pertama,  Terkait dengan laporan tersebut, pihaknya akan mempelajari dan menela’ah terlebih dahulu. Pertemuan kedua, akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) pemanggilan saksi.   Namun sampai saat ini masuk tahun 2020 SPRINDIK yang dijanjikan diduga belum kunjung dikeluarkan, hingga Transisi jabatan berakhir di Dompu. Dugaan Kerugian Negara/daerah Dalam proses hitungan kami APPRA DOMPU, diduga kerugian taksir mencapai Rp. 900 Juta Rupiah, tahun 2016. Belum termasuk kerugian tahun 2015, dan 2017. Bila dijumlahkan mencapai miliran rupiah.      Modus Operandi Dugaan Korupsi Pihak Diduga memanfaatkan musim tanam rumput laut bersamaan dengan musim hujan, padahal Rumput Laut Rentan Air Hujan. Bibit yang dibeli diduga bibit mati. Asal serah terima barang sampai ketangan penerima manfaat (petani) urusan selesai, tahun berikutnya program jalan kembali. Program Penanaman dan Budidaya Rumput Laut di Hentikan Tahun 2018 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, mulai menghentikan program penanaman dan budidaya rumput laut oleh petani. Keputusan menghentikan program satu minggu setelah laporan dugaan korupsi rumput laut dilaporkan oleh APPRA DOMPU ke Kejari Dompu tanggal 31 mei 2018.  Masyarakat Tolak Budidaya dan Penanaman Kembali Rumput Laut Akibat selalu gagal, masyarakat Pulau Bajo Baru, dan Desa Napa, menolak untuk menanam kembali rumput laut yang ditawarkan oleh Dinas. Dengan alasan program gagal atau tidak berhasil. Hasil investigasi dan wawancara APPRA DOMPU, bersama salah satu perwakilan kelompok budidaya rumput laut, pulau bajo baru, mengiginkan bahwa program budidaya rumput laut di ganti dengan program budidaya ikan dalam kerambah.  Kesimpulan  Diduga program budidaya dan penanaman rumput laut bukan disebakan oleh air laut yang sudah tercemar. Melainkan bibit yang ditanam oleh petani diduga bibit mati atau tidak produktif. Diduga pihak dinas secara beruntun sengaja programkan penanaman dan budidaya rumput laut ke petani setiap tahun untuk menarik keuntungan. Jika memang terjadi kegagalan akibat air laut yang sudah tercemar, uji coba rumput laut tahun 2019 dimusim kemarau kenapa berhasil. Mohon kasus ini dituntaskan, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait laporan APPRA DOMPU.
Berkas laporan dugaan korupsi rumput laut tahun anggaran 2016 yang dilaporkan ke Kejari Dompu pada tanggal 31 mei 2018/ Foto: APPRA DOMPU

OLEH : APPRA DOMPU 
WD-OPINI-COM-Laporan kasus Dugaan Korupsi yang bergulir lebih kurang tiga tahun. Tahun 2018 lalu kini menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh publik.

Bagaimana tidak penanganan laporan tersebut terbilang lamban, tidak berjenjang dan kontinyu.
Masalahnya adalah terdapat beberapa indikasi dan dugaan kami Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU, terkait dengan penanganan  laporan tersebut oleh Kejari Dompu.

Meski demikian kami tetap menghargai proses hukum yang berlaku yang dijalankan oleh Kejari Dompu melalui Kasi Intel Kejari Dompu yang lama Ahmad Sulhan, SH, yang menangani laporan lembaga.

Kepada kami APPRA Dompu pada bulan agustus 2019 lalu, Kasi Intel Kejari Dompu Ahmad Sulhan,SH berjanji akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), untuk pemanggilan saksi dalam kasus tersebut.

Namun seiring berjalannya waktu, SPRINDIK yang dijanjikan diduga belum dikeluarkan. Hingga yang bersangkutan berakhir masa tugasnya di Kejari Dompu.

Dalam proses perjalanan panjang yang kami tempuh ini, setidaknya ada gambaran terkait dengan laporan tersebut. Yang meyakinkan kami lembaga pelapor terhadap status para terlapor.

Laporan dimasukan pada pada hari senin, tanggal 31 mei 2018. Diterima langusung oleh Staf Bagian Kaur Tata Usaha (TU) Kejari Dompu, Nailul Awalia, SE. Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Oleh KKP Tahun Anggaran 2016. Laporan dengan nomor. 10/L-APPRA/Dpu/V/2018. Dugaan Kerugian Negara/daerah Rp. 900 juta rupiah Tahun 2016.

Tahun 2018 Program Budidaya Rumput Laut dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Dasar dihentikannya program tersebut karena beberapa alasan yang dikemukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu antara lain.

Bahwa Perairan Laut Teluk Saleh, khususnya di Pulau Bajo Baru, Desa Kwangko, telah tercemar, dan perlu mengundang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta untuk melakukan Investigasi dan Penelitian penyebab matinya Rumput Laut di Dompu.

Terjadi karena adanya aktifitas Bom ikan oleh masyarakat yang mencari ikan disekitar lokasi penanaman dan budidaya rumput laut.

Akibat Air laut yang sudah bercampur dengan Air Hujan akibat banjir yang turun dari atas gunung. Dan.

Akibat terkena Pestisida obat semprot jagung petani. Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, menyebutnnya adalah Bencana Alam.

Lambannya penanganan laporan Dugaan Korupsi Rumput Laut oleh Kejari Dompu, menjadi misteri bagi kami APPRA DOMPU, untuk mempertanyakan kembali mengenai perkembangan laporan tersebut.

Pada bulan Agustus 2019 lalu, kami APPRA DOMPU bertemu dengan Kasi Intel Kejari Dompu Ahmad Sulhan, SH untuk mempertanyakan kembali mengenai perkembangan laporan tersebut. Pertemuan berlangsung dua kali diruangan kerjanya.

Pertemuan pertama,  Terkait dengan laporan tersebut, pihaknya akan mempelajari dan menela’ah terlebih dahulu.

Pertemuan kedua, akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) pemanggilan saksi.

Namun sampai saat ini masuk tahun 2020 SPRINDIK yang dijanjikan diduga belum kunjung dikeluarkan, hingga Transisi jabatan berakhir di Dompu.

Dugaan Kerugian Negara/daerah
Dalam proses hitungan kami APPRA DOMPU, diduga kerugian taksir mencapai Rp. 900 Juta Rupiah, tahun 2016. Belum termasuk kerugian tahun 2015, dan 2017. Bila dijumlahkan mencapai miliaran rupiah.

Modus Operandi Dugaan Korupsi
Diduga pihak dinas sengaja memanfaatkan musim tanam rumput laut bersamaan dengan musim datangnya hujan, padahal Rumput Laut Rentan Air Hujan.

Bibit yang dibeli diduga bibit mati. Asal serah terima barang sampai ketangan penerima manfaat (petani) urusan selesai, tahun berikutnya program jalan kembali.

Program Penanaman dan Budidaya Rumput Laut di Hentikan
Tahun 2018 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, mulai menghentikan program penanaman dan budidaya rumput laut oleh petani.

Keputusan menghentikan program satu minggu setelah laporan dugaan korupsi rumput laut dilaporkan oleh APPRA DOMPU ke Kejari Dompu tanggal 31 mei 2018.

Masyarakat Tolak Budidaya dan Penanaman Kembali Rumput Laut
Akibat selalu gagal, masyarakat Pulau Bajo Baru, dan Desa Napa, menolak untuk menanam kembali rumput laut yang ditawarkan oleh Dinas. Dengan alasan program gagal atau tidak berhasil.

Hasil investigasi dan wawancara APPRA DOMPU, bersama salah satu perwakilan kelompok budidaya rumput laut, pulau bajo baru, mengiginkan bahwa program budidaya rumput laut di ganti dengan program budidaya ikan dalam kerambah.

Kesimpulan
Diduga program budidaya dan penanaman rumput laut bukan disebakan oleh air laut yang sudah tercemar. Melainkan bibit yang ditanam oleh petani diduga bibit mati atau tidak produktif.

Diduga pihak dinas secara beruntun sengaja programkan penanaman dan budidaya rumput laut ke petani setiap tahun untuk menarik keuntungan.

Hasil Penelitian  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta sampai hari ini belum diketahui secara pasti tentang faktor penyebab gagalnya rumput laut di dompu.

Laporan Kasus Dugaan Korupsi Rumput Laut oleh APPRA DOMPU sampai hari ini masih dalam proses penanganan oleh Kejari Dompu.

Gagalnya Rumput Laut yang ditanam oleh Petani diduga bukan disebabkan oleh Faktor Alam, dan Manusia seperti banjir, dan Kegiatan BOM ikan oleh masyarakat.
'
Mohon kasus ini dituntaskan, untuk mendapatkan kepastian hukum terkait laporan APPRA DOMPU.(*)

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.