Kepala Desa Ranggo Siti. Sumarni Diduga gelapkan anggaran pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat, sebesar Rp. 40 juta rupiah,  tahun Anggaran 2018. Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM mengatakan, bahwa status tanah yang saat ini menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di So Jati, Dusun Mangga Dua Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, masih dalam status Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dibebaskan pada tahun 2018 lalu. Ujarnya. Sehingga kata dia, Pemerintah Desa Ranggo diduga sengaja memanfaatkan tanah yang masih  dalam status HKM tersebut untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendati dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Jelasnya. Tentu ini kami anggap sebuah pelanggaran, karena dalam program HKM itu tidak ada untuk pembuangan sampah. Tuturnya.   Pembangunan TPA Desa Ranggo bersumber dari Dana Desa, yang dianggarkan pada  tahun 2018 sebesar Rp. 40 juta rupiah, untuk kegiatan pembebasan lahan. Kami Anggap bermasalah,  Sebab TPA yang berloaksi  di Kawasan So Jati masih dalam  Status Hutan. Saat ini So Jati dikelola melaui program (Hutan Kemasyarakatan) HKM. Dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Pungkasnya. ‘’Artinya pembangunan TPA di Kawasan So Jati merupakan kegiatan yang melenceng jauh dari tujuan HKM’’ Kata Irham.  Jika benar bahwa TPA itu adalah milik Desa, mestinya Pemerintah Desa Ranggo, mampu menujukan Sertifikat, karena di dalam ketentuan Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa segala Aset Desa harus disertifikat atas nama Pemeritah Desa Ranggo. Dan hingga detik ini kami belum melihat adanya Sertifikat atas Aset tersebut. Dan kami yakini wilayah So Jati belum bisa disertifikat karena masih berstatus hutan. Terangnya.  Jika Pemerintah  Desa Ranggo melalui Kades, tidak mampu menunjukan Sertifikat atas aset yang dimaksud. Maka kami Asumsikan  bahwa Desa Ranggo belum memiliki TPA.    Berdasarkan Hasil pengamatan kami dilapangan, bahwa lokasi TPA yang dimaksud tidak terlihat adanya tumpukan sampah, melainkan yang terlihat hanya kegiatan pertanian berupa tanaman jagung.  Dan kabar yang beredar bahwa pihak pemegang hak pakai yang menguasai tanah tersebut keberatan atas tindakan Pemerintah Desa Ranggo,  yang menjadikan lahanya untuk lokasi TPA. Ungkapnya. Lantas timbul pertanyaankami, kepada siapa uang ganti rugi tersebut diberikan? Atas Persoaln ini, maka kami menduga bahwa anggaran 40 juta tersebut telah disalahgunakan oleh Pemerintah Desa. Tandas Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM lewat keterangan tertulisnya Jumat, (14/2/2020) Pukul. 19.13 Wita. Secara Terpisah, Arsad (50) Warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, yang diwawancarai dilokasi TPA  So Jati, Desa Ranggo, juga membenarkan kejadian tersebut.  Tanah yang dipergunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu adalah tanah HKM. Ujarnya.   Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum tanah itu dijadikan TPA oleh Pemerintah Desa Ranggo. Tanah itu sudah di pergunakan oleh Pak Taufik Warga di luar Desa Ranggo sebagai Ladang Bercocok Tanam, pada saat tahun 2018 lalu.  Antara Pak Taufik dan Pemerintah Desa Ranggo sempat terjadi Pengklaiman Kepemilikan Lahan. ‘’Pak Taufik Memprotes ke Desa Ranggo atas Tanahnya yang di digunakan sebagai TPA. Namun kelanjutan perkara itu saya kurang tau’’ Kata Arsad Kepada Media ini.   Kejadian serupa juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Ranggo lainnya, yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini. Tanah TPA tersebut telah  dibebaskan oleh Pemerintah Desa Ranggo dari HKM. Dan di bayar dengan Uang Senilai Rp 40juta untuk biaya pembebasan lahan. Ujarnya.
Irhamzah,SH Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Desa Rango, membelakangi papan TPA bersama Rekannya saat menunjukan lokasi TPA di So Jati, Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo.
WARTADOMPU.com- Kepala Desa Ranggo Siti. Sumarni Diduga gelapkan anggaran Dana Desa pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat, sebesar Rp. 40 juta rupiah, Tahun Anggaran 2018.

Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM mengatakan, bahwa status tanah yang saat ini menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di So Jati, Dusun Mangga Dua Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, masih dalam status Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dibebaskan pada tahun 2018 lalu. Ujarnya.

Sehingga kata dia, Pemerintah Desa Ranggo diduga sengaja memanfaatkan tanah yang masih  dalam status HKM tersebut untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendati dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Jelasnya.

Tentu ini kami anggap sebuah pelanggaran, karena dalam program HKM itu tidak ada untuk pembuangan sampah. Terangnya.
 
Kepala Desa Ranggo Siti. Sumarni Diduga gelapkan anggaran pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat, sebesar Rp. 40 juta rupiah,  tahun Anggaran 2018. Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM mengatakan, bahwa status tanah yang saat ini menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di So Jati, Dusun Mangga Dua Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, masih dalam status Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dibebaskan pada tahun 2018 lalu. Ujarnya. Sehingga kata dia, Pemerintah Desa Ranggo diduga sengaja memanfaatkan tanah yang masih  dalam status HKM tersebut untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendati dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Jelasnya. Tentu ini kami anggap sebuah pelanggaran, karena dalam program HKM itu tidak ada untuk pembuangan sampah. Tuturnya.   Pembangunan TPA Desa Ranggo bersumber dari Dana Desa, yang dianggarkan pada  tahun 2018 sebesar Rp. 40 juta rupiah, untuk kegiatan pembebasan lahan. Kami Anggap bermasalah,  Sebab TPA yang berloaksi  di Kawasan So Jati masih dalam  Status Hutan. Saat ini So Jati dikelola melaui program (Hutan Kemasyarakatan) HKM. Dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Pungkasnya. ‘’Artinya pembangunan TPA di Kawasan So Jati merupakan kegiatan yang melenceng jauh dari tujuan HKM’’ Kata Irham.  Jika benar bahwa TPA itu adalah milik Desa, mestinya Pemerintah Desa Ranggo, mampu menujukan Sertifikat, karena di dalam ketentuan Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa segala Aset Desa harus disertifikat atas nama Pemeritah Desa Ranggo. Dan hingga detik ini kami belum melihat adanya Sertifikat atas Aset tersebut. Dan kami yakini wilayah So Jati belum bisa disertifikat karena masih berstatus hutan. Terangnya.  Jika Pemerintah  Desa Ranggo melalui Kades, tidak mampu menunjukan Sertifikat atas aset yang dimaksud. Maka kami Asumsikan  bahwa Desa Ranggo belum memiliki TPA.    Berdasarkan Hasil pengamatan kami dilapangan, bahwa lokasi TPA yang dimaksud tidak terlihat adanya tumpukan sampah, melainkan yang terlihat hanya kegiatan pertanian berupa tanaman jagung.  Dan kabar yang beredar bahwa pihak pemegang hak pakai yang menguasai tanah tersebut keberatan atas tindakan Pemerintah Desa Ranggo,  yang menjadikan lahanya untuk lokasi TPA. Ungkapnya. Lantas timbul pertanyaankami, kepada siapa uang ganti rugi tersebut diberikan? Atas Persoaln ini, maka kami menduga bahwa anggaran 40 juta tersebut telah disalahgunakan oleh Pemerintah Desa. Tandas Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM lewat keterangan tertulisnya Jumat, (14/2/2020) Pukul. 19.13 Wita. Secara Terpisah, Arsad (50) Warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, yang diwawancarai dilokasi TPA  So Jati, Desa Ranggo, juga membenarkan kejadian tersebut.  Tanah yang dipergunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu adalah tanah HKM. Ujarnya.   Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum tanah itu dijadikan TPA oleh Pemerintah Desa Ranggo. Tanah itu sudah di pergunakan oleh Pak Taufik Warga di luar Desa Ranggo sebagai Ladang Bercocok Tanam, pada saat tahun 2018 lalu.  Antara Pak Taufik dan Pemerintah Desa Ranggo sempat terjadi Pengklaiman Kepemilikan Lahan. ‘’Pak Taufik Memprotes ke Desa Ranggo atas Tanahnya yang di digunakan sebagai TPA. Namun kelanjutan perkara itu saya kurang tau’’ Kata Arsad Kepada Media ini.   Kejadian serupa juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Ranggo lainnya, yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini. Tanah TPA tersebut telah  dibebaskan oleh Pemerintah Desa Ranggo dari HKM. Dan di bayar dengan Uang Senilai Rp 40juta untuk biaya pembebasan lahan. Ujarnya.
Lokasi  TPA yang dipasangkan Papan berada di Atas Tanah HKM Milik Warga lain, yang berada di So Jati, Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo.
 Pembangunan TPA Desa Ranggo Kata Irham bersumber dari Dana Desa, yang dianggarkan pada  tahun 2018 sebesar Rp. 40 juta rupiah, untuk kegiatan pembebasan lahan.

Tentu ini kami Anggap bermasalah,  Sebab TPA yang berloaksi  di Kawasan So Jati masih dalam  Status Hutan. Ujarnya. 

‘’Artinya pembangunan TPA di Kawasan So Jati merupakan kegiatan yang melenceng jauh dari tujuan HKM’’ 

Jika benar bahwa TPA itu adalah milik Desa, mestinya Pemerintah Desa Ranggo, mampu menujukan Sertifikat, karena di dalam ketentuan Undang-undang  No 6 Tahun 2014 Tentang Desa segala Aset Desa harus disertifikat atas nama Pemeritah Desa Ranggo. Terangnya.

Hingga detik ini kata dia, kami belum melihat adanya Sertifikat atas kepemilikan  aset tersebut. Dan kami yakini wilayah So Jati belum bisa disertifikat karena masih berstatus hutan. Terangnya.

 Jika Pemerintah  Desa Ranggo melalui Kades, tidak mampu menunjukan Sertifikat atas aset yang dimaksud. Maka kami Asumsikan  bahwa Desa Ranggo belum memiliki TPA.


Berdasarkan hasil pengamatan kami dilapangan, bahwa lokasi TPA yang dimaksud tidak terlihat adanya tumpukan sampah, melainkan yang terlihat hanya kegiatan pertanian berupa tanaman jagung.

Dan kabar yang beredar bahwa pihak pemegang hak pakai yang menguasai tanah tersebut keberatan atas tindakan Pemerintah Desa Ranggo,  yang menjadikan lahanya untuk lokasi TPA. Ungkapnya.

Lantas timbul pertanyaan kami, kepada siapa uang ganti rugi tersebut diberikan? Atas persoaln ini, maka kami menduga bahwa anggaran 40 juta tersebut diduga telah disalahgunakan oleh Pemerintah Desa. Tandas Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM lewat keterangan tertulisnya maupun percakapan melalui telepn celular miliknya. Jumat, (14/2/2020) Pukul. 19.13 Wita.
Kepala Desa Ranggo Siti. Sumarni Diduga gelapkan anggaran pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat, sebesar Rp. 40 juta rupiah,  tahun Anggaran 2018. Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM mengatakan, bahwa status tanah yang saat ini menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berlokasi di So Jati, Dusun Mangga Dua Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, masih dalam status Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dibebaskan pada tahun 2018 lalu. Ujarnya. Sehingga kata dia, Pemerintah Desa Ranggo diduga sengaja memanfaatkan tanah yang masih  dalam status HKM tersebut untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendati dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Jelasnya. Tentu ini kami anggap sebuah pelanggaran, karena dalam program HKM itu tidak ada untuk pembuangan sampah. Tuturnya.   Pembangunan TPA Desa Ranggo bersumber dari Dana Desa, yang dianggarkan pada  tahun 2018 sebesar Rp. 40 juta rupiah, untuk kegiatan pembebasan lahan. Kami Anggap bermasalah,  Sebab TPA yang berloaksi  di Kawasan So Jati masih dalam  Status Hutan. Saat ini So Jati dikelola melaui program (Hutan Kemasyarakatan) HKM. Dalam Nomenklatur Program HKM sendiri tidak ada untuk TPA. Melainkan hanya untuk menanam pohon yang produktif. Pungkasnya. ‘’Artinya pembangunan TPA di Kawasan So Jati merupakan kegiatan yang melenceng jauh dari tujuan HKM’’ Kata Irham.  Jika benar bahwa TPA itu adalah milik Desa, mestinya Pemerintah Desa Ranggo, mampu menujukan Sertifikat, karena di dalam ketentuan Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa segala Aset Desa harus disertifikat atas nama Pemeritah Desa Ranggo. Dan hingga detik ini kami belum melihat adanya Sertifikat atas Aset tersebut. Dan kami yakini wilayah So Jati belum bisa disertifikat karena masih berstatus hutan. Terangnya.  Jika Pemerintah  Desa Ranggo melalui Kades, tidak mampu menunjukan Sertifikat atas aset yang dimaksud. Maka kami Asumsikan  bahwa Desa Ranggo belum memiliki TPA.    Berdasarkan Hasil pengamatan kami dilapangan, bahwa lokasi TPA yang dimaksud tidak terlihat adanya tumpukan sampah, melainkan yang terlihat hanya kegiatan pertanian berupa tanaman jagung.  Dan kabar yang beredar bahwa pihak pemegang hak pakai yang menguasai tanah tersebut keberatan atas tindakan Pemerintah Desa Ranggo,  yang menjadikan lahanya untuk lokasi TPA. Ungkapnya. Lantas timbul pertanyaankami, kepada siapa uang ganti rugi tersebut diberikan? Atas Persoaln ini, maka kami menduga bahwa anggaran 40 juta tersebut telah disalahgunakan oleh Pemerintah Desa. Tandas Irhamzah,SH kepada WARTADOMPU.COM lewat keterangan tertulisnya Jumat, (14/2/2020) Pukul. 19.13 Wita. Secara Terpisah, Arsad (50) Warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, yang diwawancarai dilokasi TPA  So Jati, Desa Ranggo, juga membenarkan kejadian tersebut.  Tanah yang dipergunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu adalah tanah HKM. Ujarnya.   Lebih lanjut dia mengatakan, sebelum tanah itu dijadikan TPA oleh Pemerintah Desa Ranggo. Tanah itu sudah di pergunakan oleh Pak Taufik Warga di luar Desa Ranggo sebagai Ladang Bercocok Tanam, pada saat tahun 2018 lalu.  Antara Pak Taufik dan Pemerintah Desa Ranggo sempat terjadi Pengklaiman Kepemilikan Lahan. ‘’Pak Taufik Memprotes ke Desa Ranggo atas Tanahnya yang di digunakan sebagai TPA. Namun kelanjutan perkara itu saya kurang tau’’ Kata Arsad Kepada Media ini.   Kejadian serupa juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Ranggo lainnya, yang tidak mau disebutkan namanya kepada media ini. Tanah TPA tersebut telah  dibebaskan oleh Pemerintah Desa Ranggo dari HKM. Dan di bayar dengan Uang Senilai Rp 40juta untuk biaya pembebasan lahan. Ujarnya.
Arsad Warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, yang ditemui di Lokasi Kebun Miliknya yang tidak jauh dari Lokasi TPA So Jati Desa Ranggo
Secara terpisah, Arsad (50) Warga Dusun Mangga Dua, Desa Ranggo, yang diwawancarai dilokasi TPA So Jati, Desa Ranggo, juga membenarkan kejadian tersebut.

Kata dia, bahwa tanah yang digunakan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) itu adalah tanah HKM,  yang digunakan  oleh Pak Taufik Warga di luar Desa Ranggo sebagai Ladang untuk Bercocok Tanam, pada tahun 2018 lalu.

 Antara Pak Taufik dan Pemerintah Desa Ranggo sempat terjadi Pengklaiman Kepemilikan Lahan.

‘’Pak Taufik Memprotes ke Desa Ranggo atas Tanahnya yang digunakan sebagai TPA. Namun kelanjutan perkara itu saya kurang tau’’ Kata Arsad Kepada WARTADOMPU.COM yang ditemui di dikebun miliknya yang tidak jauh dari TPA di So Jati, Desa Ranggo. Jumat, (14/2/2020) Pukul. 15.40 Wita.

Sementara itu Kepala Desa Ranggo, Siti. Sumarni yang dikonfirmasi oleh media ini lewat  WhatsApp miliknya tidak menjawab. Hinga berita ini dibaca.  (*).

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.