Oleh : Amirullah,SH Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Appra Dompu
Kondisi terkini ruas jalan jembatan sori depa I, pasca kegiatan pembangunan penggantian jembatan pada tahun 2019 lalu. Yang belum genap satu tahun sudah retak, kondisi ini cukup memprihatinkan/Foto : Appra Dompu

WARTADOMPU-Mega proyek penggantian jembatan sori depa I, dusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB) diduga rawan dikorupsi? Jembatan yang belum genap satu tahun dibangun ini, meninggalkan catatan buruk yang menyakitkan bagi masyarakat dompu.

Bagaimana tidak, ruas jalan aspal jembatan retak, bagian  pinggir jalan jembatan juga retak hingga penyot kedalam.

Ibarat kata, pembangunan yang hanya mencari keuntungan semata, tanpa memperhatikan kualitas.

Bagaimana bisa jembatan ini bertahan lama, hingga puluhan tahun? Dilewati oleh truk, dum truk, mobil tronton, sampai fuso dengan beban angkutan yang berat? Ini saja sudah retak.

Retaknya aspal jembatan sori depa I, membuktikan bahwa pihak pelaksana diduga hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa mengedepankan kualitas dan standar pekerjaan yang baik dan benar.

Untuk mengkaji fakta empirik kualitas jembatan, dapat kita tinjau dari aspek kualitasnya dan fisik jembatan yang baru dibangun sudah retak.

Tinjauan kami, diduga ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaksana selaku kontraktor pemenang tender dalam membangun jembatan.

Mohon kiranya aparat kepolisian polres dompu melakukan penyelidikan lebih lanjut dilapangan.

Lokasi dusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB).

Dikerjakan oleh PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) selaku pemenang tender pelaksana proyek.

Permasalahan,  aspal jembatan retak dan rawan terjadinya dugaan korupsi.
Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, namun baru dikerjakan tahun 2019.

Besar anggaran tidak diketahui.
 
 Papan informasi proyek, yang tidak menyebutkan secara rinci dan detail mengenai besaran pagu anggaran penggantian jembatan sori depa I yang bersumber dari APBN.
APPRA DOMPU laporkan PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) Terkait Dugaan Tambang Ilegal
Lokasi aktivitas kegiatan pertambangan/galian c, yang diduga dilakukan oleh PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO), diusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, yang tidak mengantongi IUP dari DMP-PTSP Pripinsi NTB dimataram tahun 2019/Foto: Appra Dompu
Aktivitas kegiatan pertambangan batuan atau galian c, yang diduga dilakukan oleh PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) perusahaan rekanan pemenang tender mega proyek penggantian jembatan sori depa I, didusun kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, tahun 2019. Dilaporkan oleh lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) Dompu, ke polres dompu.

Laporan dimasukan pada tanggal, 19 Agustus 2019, dengan nomor: 21/L-APPRA/Dpu/VIII/2019. Perihal: Laporan Dugaan Tindak Pidana Ilegal Mining, telah mendapatkan respon baik dari penyidik reskrim polres dompu, dengan mengirim surat balasan ke lembaga pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan nomor. B/87/VIII/2019/Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.

Jenis surat balasan ke lembaga pada tanggal 21 Agustus 2019, yang dikirim oleh penyidik polers dompu, dengan nomor. B/87/VIII/2019/Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.

Hingga kini tanggal 8 Januari 2020, perkembangan yang dimaksud belum ada titik terang.

Mengetahui tidak adanya titik terang dari laporan tersebut, sehingga kami atau saya selaku ketua bidang Advokasi Hukum dan HAM Lembaga APPRA DOMPU, meminta kapolres dompu, melalui kasat reskrim polres dompu, sebagaimana petunjuk yang dimaksud dalam surat yang dikirim ke lembaga kami. Yakni akan segera melakukan penyelidikan dalam waktu 14 hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan akan diberitahukan lebih lanjut.
Untuk itu kami meminta agar pihak yang disebutkan dalam laporan kami untuk segera dipanggil guna dimintai keterangan, karena mengingat batas 14 hari yang dimaksud hingga kini tahun 2020 belum ada kordinasi atau pemberitahuan lebih lanjut  ke lembaga APPRA DOMPU mengenai perkembangan laporan tersebut(*)

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.