Sudah tiga tahun lamanya, terhitung tahun 2018 lalu, pasca laporan kasus dugaan korupsi rumput laut didompu yang dilaporkan oleh Lembaga APPRA DOMPU, tanggal 31 mei 2018 lalu, hingga kini belum juga menemukan titik terang.  Perjalanan laporan dari tahun ketahun menuai titik terjal, dimana terlapor diduga belum dipanggil oleh kejari dompu untuk dimintai keterangan.    Laporan dengan nomor 10/L-APPRA/DPU/V/2018. Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bansos Oleh KKP Tahun Anggaran 2016.  Asumsi kami mengenai laporan tersebut, diduga pihak kejari dompu, belum melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam hal ini kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten dompu, WN dan dua CV. Pemenang tender pengadaan bibit rumput laut tahun 2016.  Meski telah beberapa kali kami surati  dan  kordinasi langsung ke kejari dompu, melalui aksi intelejen Ahmad Sulhan, SH.  Laporan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial pengadaaan bibit rumput laut tahun 2016 yang merugikan negara/darah lebih kurang 900 juta rupiah ini, menjadi catatan sejarah kami APPRA DOMPU, memahami konteks korupsi yang jumlahnya banyak namun adem ayem ditangani.     Meski demikian, bukan alasan untuk sebuah lembaga untuk tidak melakukan pengawasan, dan pengontrolan terhadap sebuah kebijakan. Karena tanpa pengawasan dan pengontrolan yang ketat dari masyarakat, ormas, pemuda, lsm, dan wartawan dikhawatirkan menimbulkan kebijakan yang salah.
Lokasi penanaman dan budidaya rumpu laut dusun pulau bajo baru, desa kwangko, kecamatan manggelewa, yang disinyalir menjadi objek TKP dalam laporan dan temuan dugaan korupsi pengadaan bibit rumput laut tahun 2016, oleh APPRA DOMPU/Sumber Foto: facebook

WD-OPINI-COM- Sudah tiga tahun lamanya, terhitung tahun 2018 lalu, pasca laporan kasus dugaan korupsi rumput laut didompu yang dilaporkan oleh Lembaga APPRA DOMPU, tanggal 31 mei 2018 lalu, hingga kini belum juga menemukan titik terang.

Perjalanan laporan dari tahun ketahun menuai titik terjal, dimana terlapor diduga belum dipanggil oleh kejari dompu untuk dimintai keterangan.

Laporan dengan nomor 10/L-APPRA/DPU/V/2018. Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bansos Oleh KKP Tahun Anggaran 2016.

Asumsi kami mengenai laporan tersebut, diduga pihak kejari dompu, belum melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Dalam hal ini kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten dompu, WN dan dua CV. Pemenang tender pengadaan bibit rumput laut tahun 2016.

Meski telah beberapa kali kami surati  dan  kordinasi langsung ke kejari dompu, melalui aksi intelejen Ahmad Sulhan, SH.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial pengadaaan bibit rumput laut tahun 2016 yang merugikan negara/darah lebih kurang 900 juta rupiah ini, menjadi catatan sejarah kami APPRA DOMPU, memahami konteks korupsi yang jumlahnya banyak namun adem ayem ditangani.

Meski demikian, bukan alasan untuk sebuah lembaga untuk tidak melakukan pengawasan, dan pengontrolan terhadap sebuah kebijakan. Karena tanpa pengawasan dan pengontrolan yang ketat dari masyarakat, ormas, pemuda, lsm, dan wartawan dikhawatirkan menimbulkan kebijakan yang salah.

Penulis: APPRA DOMPU

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.