Aktivitas tambang batuan atau galian c yang diduga tidak mengantongi dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dikabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB), beberapa tahun terakhir ini terbilang masif.   Banyaknya aktivitas pertambangan yang masuk menjadi pemicu rusaknya lingkungan hidup yang ada.   Pertambangan batuan merupakan salah satu ekspektasi usaha/kegiatan terbesar nomor 2 setelah bidang pertanian dikabupaten.   Adapun bentuk dan jenis kegiatannya adalah, pengggerukan material berupa batu, pasir dan tanah urug,  Pembuatan aspal mixing plan, dan eksplorasi pasir besi.   Didalam melakukan aktivitasnya, diduga banyak dokumen IUP yang tidak sinkron dengan kegiatan pertambangannnya. Misalnya saja punya dokumen IUP penggerukan material berupa batu, pasir dan tanah urug. Tapi diduga tidak memiliki dokumen IUP operasi produksi mesin claser maupun operasi prouduksi khusus mesin AMP.   Yang secara terpisah harus diajukan kembali oleh pihak perusahaan ke dinas terkait.     IUP mati atau tidak dilakukan perpanjangan IUP, juga menjadi masalah serius dunia usaha pertambangan saat ini diddompu.   Jumlah Pertambangan Batuan yang Diduga Tidak Memiliki Dokumen IUP   Dari catatan kami Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU, jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan pertambangan didompu, akhir Triwulan-I tahun 2019 sebanyak 27 IUP yang beroperasi dikabupaten dompu.   Yang memiliki dokumen IUP hanya 9 perusahaan, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propnisi NTB dimataram.   18 diantaranya diduga ilegal, tanpa dokumen IUP resmi dari DPM-PTSP propinsi NTB, data tahun 2019.   Selain diduga tidak memiliki dokumen IUP. 9 perusahaan yang mengantongi dokumen IUP juga diduga tidak melengkapi persyaratan dokumen lingkungan sebagai syarat untuk diterbitkannya IUP.     Dengan tidak dijawabnya surat permohonan akses informasi public oleh APPRA DOMPU, diduga dinas lingkungan hidup kabupaten dompu, tidak memiliki dokumen AMDAL/UKL/UPL, dan juga SPPL perusahaan pertambangan batuan yang telah mendapatkan dokumen IUP dari DPM-PTSP Propinsi NTB.   Surat tertanggal 30 juli tahun 2019, dengan nomor 019/L-APPRA/Dpu/VII/2019. Perihal permohonan Akses Informasi Public.   Sampai saat ini jumat,(10/01/2020) belum dijawab. (*)
Salah satu aktvitas/kegiatan usaha pertambangan batuan, didompu, yang diduga tidak mengantogi dokumen IUP dari pemerintah, yang dilakukan oleh PT.PROMIX dan EKA PRATAMA (KSO) sebuah perusahaan rekanan, pemenang tender mega proyek penggantian jembatan sori depa I, dusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB) tahun Anggaran 2018, yang dikerjakan tahun 2019. Lokasi dusun nata kehe, desa tambalae, kecmatan pajo, kabupaten dompu/Foto:APPRA DOMPU

Oleh : Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU

WARTADOMPU-Aktivitas tambang batuan atau galian c yang diduga tidak mengantongi dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dikabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB), beberapa tahun terakhir ini terbilang masif.

Banyaknya aktivitas pertambangan yang masuk menjadi pemicu rusaknya lingkungan hidup yang ada.

Pertambangan batuan merupakan salah satu ekspektasi usaha/kegiatan terbesar nomor 2 setelah bidang usaha pertanian dikabupaten dompu, yang membutuhkan potensi sumber daya alam (SDA) yang besar pula untuk dikelolanya.

Adapun bentuk dan jenis kegiatannya adalah, pengggerukan material berupa batu, pasir dan tanah urug,  Pembuatan aspal mixing plan, dan eksplorasi pasir besi.

Dalam melakukan aktivitasnya, diduga banyak dokumen IUP yang tidak sinkron dengan kegiatan pertambangannnya. Misalnya saja punya dokumen IUP penggerukan material berupa batu, pasir dan tanah urug. Tapi diduga tidak memiliki dokumen IUP operasi produksi mesin claser maupun operasi prouduksi khusus mesin AMP.

Yang secara terpisah harus diajukan kembali oleh pihak perusahaan ke dinas terkait.


IUP mati atau tidak dilakukan perpanjangan IUP, juga menjadi masalah serius dunia usaha pertambangan saat ini diddompu.

Jumlah Pertambangan Batuan yang Diduga Tidak Memiliki Dokumen IUP

Dari catatan kami Lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU, jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan pertambangan didompu, akhir Triwulan-I tahun 2019 sebanyak 27 IUP yang beroperasi dikabupaten dompu.

Yang memiliki dokumen IUP hanya 9 perusahaan, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propnisi NTB dimataram.

18 diantaranya diduga ilegal, tanpa dokumen IUP resmi dari DPM-PTSP propinsi NTB, data tahun 2019.

Selain diduga tidak memiliki dokumen IUP. 9 perusahaan yang mengantongi dokumen IUP juga diduga tidak melengkapi persyaratan dokumen lingkungan sebagai syarat untuk diterbitkannya IUP.


Dengan tidak dijawabnya surat permohonan akses informasi public oleh APPRA DOMPU, diduga dinas lingkungan hidup kabupaten dompu, tidak memiliki dokumen AMDAL/UKL/UPL, dan juga SPPL perusahaan pertambangan batuan yang telah mendapatkan dokumen IUP dari DPM-PTSP Propinsi NTB.

Surat tertanggal 30 juli tahun 2019, dengan nomor 019/L-APPRA/Dpu/VII/2019. Perihal permohonan Akses Informasi Public.


Sampai saat ini jumat,(10/01/2020) belum dijawab. (*)

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.