Oleh: Amirullah,SH Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM APPRA DOMPU

WARTADOMPU.COM-Beberapa perusahaan pertambangan batuan/galian c yang beroperasi dikabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB), diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu propinsi NTB.

Hal ini dapat kami ketahui dari jumlah IUP yang diterima oleh lembaga Aliansi Pemuda Perjuangan Rakyat (APPRA) DOMPU, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu propinsi NTB, tanggal 3 agustus tahun 2019, hanya 9 perusahaan dari 27 perusahaan tambang batuan, pasir besi, dan pembuatan aspal mixing plan yang beroperasi didompu, yang mengantongi IUP secara resmi dari DPM-PTSP Mataram tahu 2019.

Salah satunya adalah PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO), yang kini menjadi pemenang tender mega proyek penggantian jembatan sori depa I, di dusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB) tahun 2019.

Ditengah pekerjaannya, PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) konsultan proyek PT. MITRA MANDIRI KONSULTAMA diduga mengerjakan proyek tidak sesuai mutu dan kualitas standar pekerjaan proyek yang baik dan benar.
Kondisi terkini aspal baru jembatan sori depa I, kecamatan pajo, yang belum satu tahun dibangun sudah retak. Terkait retaknya aspal jembatan sori depa I, Appra Dompu minta pihak pelaksana kegiatan untuk bertanggungjawab.
Lihat saja, proyek yang belum genap setahun ini dikerjakan,  aspal diruas jalan jembatan sori depa I, retak.

Apakah mutu proyek seperti ini yang kita harapkan kepada pelaksana/pemenang tender proyek sori depa I dikecamatan pajo? sementara beban rakyat semakin bertambah berat seiring dengan kewajibannya sebagai objek pajak.

Tentu ini menjadi PR kita semua terutama aparat kepolisian untuk menyikapi dugaan kejahatan pekerjaan yang tidak bermutu ini, yang merugikan anggaran negara miliaran rupiah.

Selain itu, pihak pelaksana selaku kontraktor sekaligus pemenang tender paket proyek penggantian jembatan sori depa I, di dusun nata kehe, desa tembalae, kecamatan pajo, kabupaten dompu, harus bertanggungjawab.


Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, direktorat jendral bina marga, balai pelaksanaan nasional IX mataram propinsi nusa tengara barat (NTB). Selaku satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Propinsi NTB. PPK 08 Batas Kabupaten Dompu-Banggo-Balibunga-Madaprama, juga harus bertanggungjawab terkait retaknya aspal proyek baru yang belum satu tahun pasca pembangunan berakhir tahun 2019 lalu.

Selain retaknya aspal yang terjadi diruas jalan jembatan sori depa I, diduga PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) dalam pekerjaanya, menggunakan material ilegal? Dengan cara kegiatan pertambangan batuan, yang diduga tidak mengantongi IUP batuan kedinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu propinsi NTB dimataram. untuk timbunan pondasi jembatan sori depa I.
Lokasi galian c yang diduga material yang digunakan untuk penimbunan pondasi jembata sori depa I yang tidak mengantongi IUP, dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi nusa tengara barat NTB/Foto : APPRA DOMPU

Foto APPRA DOMPU
Kerusakan juga terjadi pada sisi kanan pinggir jalan ruas jembatan yang nyaris Roboh kebawah.
Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian aktivitas mereka yang sudah kami APPRA DOMPU laporkan ke polres dompu, melalui penyidik reskrim polres dompu, tanggal 19 agustus tahun 2019, dengan nomor: 21/L-APPRA/Dpu/VIII/2019, : Perihal: Laporan Dugaan Tindak Pidana Ilegal Mining.

Tiga hari kemudian, laporan APPRA DOMPU, mendapat tanggapan langsung dari penyidik polres dompu melalui surat balasan yang dikirim ke alamat sekretariat Appra Dompu dengan nomor: B/87/VIII/2019/Reskrim. Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.
Amirullah,SH tengah menunjukan laporan dugaan pertambangan ilegal, yang telah di disposisi  di polres dompu tahun 2019 lalu, dengan nomor agenda 1025 tertanggal 19 januari 2019, pukul 12.05 wita, untuk diteruskan ke reskrim penyidik polres dompu/Dok: Appra Dompu
Hingga kini laporan APPRA DOMPU diduga tidak ada kesimpulan dengan dipanggilnya atau dihadirkannya direktur PT. PROMIX dan PT. EKA PRATAMA (KSO) untuk dimintai keterangan. Terkait adanya temuan dan laporan kami APPRA DOMPU.

Untuk itu kami mendesak dan meminta kapolres dompu melalui penyidik reskrim polres dompu untuk segera menindak lanjuti laporan kami, dengan memanggil dan menghadirkan pihak yang disebut untuk dimintai keterangan.(*)

Gambar lainnya:


Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.