Dalam sistem pemerintah kata dia, dibutuhkan 3 Pilar, dimana ketiga pilar tersebut adalah kekuatan Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat.  Dimana Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.   Sedangkan Sektor Swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.  Kemudian masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai aktifitas perekonomian, sosial politik dan termasuk didalamnya bagaimana melakukan kontrol terhadap jalan nya aktifitas-aktifitas tersebut.  Korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis, dengan menerapkan strategi yang komprehensif – secara preventif, detektif, represif, simultan dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, maupun masyarakat luas.  Gerakan pemberantasan korupsi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan pejabat pengelola anggaran saja, melainkan juga mencakup semua pihak termasuk yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), perangkat pengawasan internal serta masyarakat.  Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi dalam pengelolaan anggaran negara/daerah adalah menyusun buku mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pimpinan instansi pemerintah dan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam mencegah terjadinya korupsi.   Upaya-upaya tersebut merupakan upaya minimal yang perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi di bidang pengelolaan anggaran negara/daerah, sehingga untuk menunjang semangat gerakan pemberantasan korupsi diperlukan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan pada masing-masing instansi.   Acara  dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Bupati Dompu kepada KAJATI NTB, yang didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu, dan sesi foto bersama.
Bupati Dompu Drs. H. Bambang. M. Yasin atau HBY, mengundang secara khusus kejati NTB, Arif, S.H, M.M. di pendopo bupati dompu dijalan beringin, kecamatan dompu, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB).

Arif diundang untuk menjadi narasumber pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) yang diselenggarakan di pandopo bupati dompu, belum lama ini, jumat, (20/12/2019) pagi.

Kedatangan Kejati NTB Arif disambut hangat oleh Bupati Dompu HBY.

Kejati NTB Arif yang didampingi Kejari Dompu, Edhi Nursapto, SH, memaparkan Guna mendukung tercapainya Good Governance perlu dilaksanakan revolusi mental atau perubahan dalam cara pikir, budaya dan tingkah laku. Kata Arif.

Bahwa Pemerintahan yang baik itu kita harus memiliki perilaku yang baik pula.

Tidak ada artinya menumpuk kekayaan dengan mengorbankan masyarakat, harusnya kita membangun masyarakat agar mereka memiliki nilai gotong-royong, sehingga anggaran atau uang negara tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa di pertanggungjawabkan. Kata Kejati NTB, Arif, S.H, M.M. Saat menyampaikan materi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), di aula pandopo bupati dompu, Jumat (20/12/2019). dikutip dari situs resmi pemerintahan kabupaten dompu  http://www.dompukab.go.id. Senin,(23/12/2019).

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.