TumpTumpang Tindih Sertifikat Dobel, Didompu NTB, Jalan Buntu Kepastian Hukum
kadafi yang diwawancarai ditaman kota dompu, mengungkapkan rasa kekecewaan yang tinggi, atas kasus sangketa tanah miliknya, yang berlokasi di dusun wuwu belanda, perbatasan desa doropeti dengan desa soritatanga, kecamatan pekat, kabupaten dompu, tumpang tindih dengan sertifikat tanah milik ahmadin yang kini menjadi objek laporan dugaan penyerobotan tanah miliknya di polres dompu belum lama ini.

WARTADOMPU.com—Setidaknya berita ini telah redaksi terbitkan pada senin (28/5/2018) pukul 11.33 wita atau 1 jam usai wawancara wartawan media ini dengan narasumber sekitar pukul 10.00 wita, yang berlangsung ditaman kota dompu, dengan salah seorang bernama Muhamad Kadafi, (35) warga dusun safau, desa doropeti, kecamatan pekat, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB).

Kepada wartawan, kadafi yang diwawancarai ditaman kota dompu, mengungkapkan rasa kekecewaan yang tinggi, atas kasus sangketa tanah miliknya, yang berlokasi di dusun wuwu belanda, perbatasan desa doropeti dengan desa soritatanga, kecamatan pekat, kabupaten dompu, tumpang tindih dengan sertifikat tanah  milik ahmadin yang kini menjadi objek laporan dugaan penyerobotan tanah miliknya di polres dompu belum lama ini.

Ia mengungkapkan, kasus ini sudah berjalan sejak bulan november tahun 2017 yang lalu, namun tidak menemui titik terang, antara pihak yang bersangketa.

Badan Pertahanan Nasional (BPN) selaku teknis pengukuran dan tim ahli diduga tidak kooperatif memberikan keterangan ahlinya.

Diatas tanah miliknya seluas  luas 1,50 m² (meter persegi), kadafi mengungkapkan, terjadi sertifikat dobel dengan objek tanah yang sama milik Ahmadin,  yang terletak di dusun wuwu belanda, perbatasan desa doropeti dengan desa soritatanga, kecamatan pekat. Hingga kini belum ada kepastian hukum yang jelas. Ungkapnya.

 Untuk itu, lanjut dia, adapun harapan kami, BPN kabupaten dompu, agar secara kooperatif untuk menyampaikan keterangan yang objektif dalam hal masalah ini.

Sehingga tidak terjadi juga, persoalan-persoalan  tanah yang ada dikabupaten dompu ini, sehingga ada solusi dan tranparansi dari pihak BPN. Harapnya.

Jika tidak ada kepastian hukum, kami akan meloporkan masalah ini, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tandasnya.

Hingga berita ini dibaca, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten dompu, yang ditemui, tidak berada dikantor, lagi keluar daerah. (AF/WD.COM)

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.