Korupsi Anggaran Dana Desa, Mantan Kades Doropeti di Tahan
AM Saat digelandang ke mobil oleh petugas menuju lembaga pemasyarakatan dompu
WARTADOMPU.COM—Mantan Kepala Desa (Kades) Doropeti, kecamatan pekat, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB) AM kamis siang ( 5/4/18) pukul 13.07 wita ditahan oleh kejaksaan negeri (kejari dompu.

AM ditahan karena di duga telah melakukan tindak pidan korupsi anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2015 hingga 2016 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kepala kejaksaan negeri (kejari) dompu) Edhi Nursapto, SH yang dikonfirmasi oleh wartawan diruangan kerjanya mengatakan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka untuk sementara kami tahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dompu selama 20 hari. Kata Edhi.


Kendati 20 hari masa penahanan lanjut Edhi,  mudah-mudahan dalam dekat ini atau sebelum masa 20 hari, AM sudah kami dilimpahkan kepengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) kota mataram untuk dilakukan penuntutan. Ujarnya.

Korupsi Anggaran Dana Desa, Mantan Kades Doropeti di Tahan
Kejari Dompu Edhi Nursapto, SH Saat ditemui oleh wartawan di ruangan kerjanya.
Ditanya mengenai kelengkapan berkas perkara AM, Edhi yang ditemui oleh wartawan menuturkan. sudah-sudahlah,  kita gak mungkin istilahnya berkas belum siap kemudian berani melakukan tindakan proses penegakan hukum’’ Kita juga perlu kehati-hatian, semuanya sudah kita lalui kok, kita sudah tanya juga kepada APIP kemudian kepada inspektorat’’. Tuturnya.

Yang bersangkutan (AM) lanjut Edhi, ditahan dalam perkara dugaan tindak pidan korupsi, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) desa doropeti, kecamatan pekat, kabupaten dompu, propinsi nusa tengara barat (NTB) tahun anggaran 2015-2016. Ujarnya.

Di duga tersangka, kata Edhi, melanggar pasal Primair, yaitu pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau lebih subsider pasal 9 Undang-undang no. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat KUHP. Tutur Kejari Dompu Edhi Nursapto, SH menambahkan.

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.