Kades Mumbu Bantah Pihaknya Menerbitkan SK  Penerima BSPS Tahun 2017
Kades Mumbu Saat di Temui di Ruangan Kerjanya Rabu (21/2/2018
WARTADOMPU.COM- Kepala Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tengara Barat (NTB) Membantah terkait adanya isu yang menuding dirinya yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk 7 orang penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2017 di Desa Mumbu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kades Mumbu Salahudin Emon, kepada wartadompu.com saat ditemui di Ruangan Kerjanya tadi pagi Rabu ( 21/02/2018) sekitar pukul 11.14 Wita di desa mumbu kecamatan woja kabupaten dompu. 

Kepada Media ini, Kades Mumbu yang ditanya mengenai Penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait penambahan 7 Orang penerima bantuan yang langsung di SK-kan olehnya, mengatakan '' Tidak Benar '' Tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, awalnya Desa Mumbu hanya  56 Orang yang mendapatkan bantuan, tapi saya tanya balik,  apa memang dari jatah   mumbu 56 itu bisah untuk pengembagan atau bagaimana. Akhirnya jawaban orang diatas tergantung dari desa, sehingga saya sebagai pemerintah desa melakukan kebijakan, sehingga kami di desa mumbu mendapatkan  104, cuman sekilas itu saja saya bisa memberikan keterangan. Tutur Kades Mumbu Salahudin Emon Saat di temui oleh wartadompu.com diruangan kerjanya pagi menjelang siang sekitar pukul 11.14 Wita di jalan lintas pantai ria desa mumbu kecamatan woja Rabu ( 21/02/2018).

Secara terpisah, Deden salah seorang aktivis warga kelurahan monta baru kecamatan woja kabupaten dompu, mengatakan, terkait isu aksi yang dilakukan oleh dirinya di desa mumbu beberapa hari lalu, ia bersama teman-temannya  menduga pihak desa ataupun pengurus bedah rumah melakukan mark up harga barang yang di droping ditingkat penerima manfaat, itu yang pertama untuk desa mumbu. Tutur Deden.

Trus yang kedua, lanjut deden, diduga terjadi salah sasaran dalam pengalokasian bantuan, dalam artian, masih banyak rumah yang layak dibedah namun tidak diberikan kesempatan oleh teman-teman pengurus maupun pihak desa. '' ada sekitar 40 rumah '' ungkap deden kepada wartadompu.com Rabu (21/2/2018) Pukul 13.21 Wita.

Nah, Untuk secara keumuman, kami dari massa aksi meminta kaitan dengan data keseluruhan penerima manfaat rumah kumuh desa, kelurahan di kabupaten dompu dengan anggaran 5.3 miliar. Pungkasnya.

Karena di Kelurahan Monta Baru, ada terjadi pengurangan anggaran yang sudah diterima tahun 2017 namun belum kunjung terealisasi di tahun 2018. '' padahal anggaran bedah rumah tahun 2017 sudah terealisasi hingga memasuki tahun 2018 ini, pelaksanaan kegiatan belum kunjung dilakukan'' terangnya.

Untuk itu kata dia, dalam waktu dekat ini kami akan menggelar aksi di Gedung Dewan Perwailan Rakyat (DPR) kaitan dengan Data Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tegasnya.

 Intinya kami meminta semua data nama masyarakat penerima bantuan BSPS Sekabupaten Dompu dengan jumlah anggaran 5.3 miliar'' Tutur deden menambahkan.
Foto Deden Switer  Kecoklatan Campur Hitam dengan Penutup Kepala, Saat Menggelar Aksi di Gedung DPR Kaitan DAM Rababaka Kompleks yang dikawal oleh Satuan Reskrim Polres Dompu

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.