DAM Rababaka Kompleks Kembali di Demo, Massa Ancam Duduki DPR
Massa AMAPETRA Dompu Saat Melakukan Proses Negosiasi Dengan Kepolisian Polres Dompu Rabu (14/2/18)
WARTADOMPU.COM- Puluhan Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Transparansi (AMAPETRA) Dompu, Rabu pagi (14/2/18) Pukul 11.27 Wita kembali mendatangi Kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tengara Barat (NTB).

Massa yang dikoordinir oleh Kordinator Lapangan (Korlap) Triping Alias Yakub ini, mendesak pihak DPR Dompu untuk memanggil Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tengara I NTB, Kadis Lingkungan Hidup dan Kadis Kehutanan Kabupaten Dompu, untuk menyerahkan  Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAl) Perusahaan, dan juga Izin Penggunaan Kawasan Hutan Lindung, Izin Lingkungan dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

Triping mengatakan, Berbicara Persoalan DAM, tentu banyak dampak Negatif yang Perlu masyarakat khawatirkan, dari sebuah pembangunan tersebut, salah satunya kata Triping adalah,  mengancam keselamatan jiwa masyarakat yang ada di kecamatan woja. Ujarnya.

  Ia menerangkan, Belajar dari sejarah, seperti DAM yang ada di Situ Bintung, itu menewaskan lebih kurang  30 jiwa dan menenggelamkan masyarakat satu kecamatan yang ada di jakarta karena jebol.

 Bukan tidak mungkin dengan keberadaan DAM yang ada dikabupaten dompu ini akan menenggelamkan masyarakat satu kabupaten yaitu masyarakat kabupaten dompu. Terangnya.

 Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, yang dimana,  Statemen DPR akan mengundang kami dengan beberapa pihak yang terkait dengan pembangunan itu, seperti BWS, LH, dan Dinas Kehutanan. karena pihak yang disebutkan punya andil besar dalam pembangunan mega proyek DAM Rababaka Kompleks saat ini. Tegasnya.

 Sementara Abas, menyinggung pemerintah daerah, terkait pemberian rekomendasi pembangunan DAM Rababaka Kompleks tanpa mengawali kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).


Massa Menunding Mega Proyek 1 Triliun yang dikerjakan oleh PT. Nindi Karya (NK) dan PT. Utama Karya (HK) gagal. Terangnya.

Banyak Dugaan Korupsi dan Manipulasi Kegiatan. '' Proyek Gagal karena ada indikasi pekerjaan tidak memenuhi standar operasional kegiatan yang benar'' Ungkap Massa Amapetra Dompu.


Untuk itu kami minta tanggungjawab BWS  mempertanyakan Hasil AMDAL, Rencana Kegiatan Mega Proyek Dam Rababaka Kompleks, Izin Penggunaan Kawasan Hutan,  dan Jaminanan Keamanan pada wilayah Potensial  dampak kegiatan DAM. Tegasnya.


Sebelumnya, Aksi unjuk rasa nyaris kembali bentrok, dalam kegiatan yang sama, massa menggelar aksi unjuk rasa ditengah rapat koordinasi 33 desa yang berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dompu. Akibatnya DPR yang ditemui tidak berada di tempat.

Tidak lama melakukan aksi, para pengunjuk rasa, kemudian melakukan negosiasi dengan kepolisian, dan menyarankan untuk mengajukan surat, dalam aksi berikutnya. Massa juga mengancam akan membawa 1000 masyarakat woja untuk menduduki kantor DPR di aksi berikutnya.

 Hingga berita ini di turunkan, Dokumen AMDAL yang diminta oleh Masa belum kunjung diserahkan oleh Pihak BWS melalui DPR Dompu.

Sementara Ketua dan Wakil DPR yang ingin ditemui tidak berada di tempat, ditengah situasi Rapat Kordinasi 33 Desa dan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Dompu. Akibatnya DPR pun menjadi sasaran amukan Orasi.

Usai melakukan aksi, mereka kemudian menggelar evaluasi dipelataran parkir mobil DPR Dompu, dan pulang dengan tertib, menggunakan sepeda motor berboncengan. dan akan kembali dengan 1000 massa diaksi berikutnya.


Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.