Pembangunan Pilih Kasih, Politik Campur-campur,  Bedah Rumah Di Dompu Di Duga Bermasalah
Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Milik Maksau Yang Luput Dari Perhatian Program BSPS Di Dompu Sabtu Minggu (21/01/2018) ( Dok : Wartadompu.com)
 WARTADOMPU.COM – Belum genap 5 hari berita orang miskin di Desa Mbawi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tengara Barat (NTB) oleh wartadompu.com.

Yang luput dari perhatian pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Pemerintah Propinsi-NTB dan Kabupaten Dompu.

Ada kekhawatiran dengan program ini. Program dengan standar orang miskin kriteria Masyarakat Berpengasilan Rendah (MBR) dengan penilaian Kemiskinan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33 /Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana  Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

Di sebutkan bahwa, Kriteria  Rumah Tidak Layak Huni dan Kriteria Backlog Penentuan RTLH berdasarkan kriteria sebagai berikut:
RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas  bangunan, dan kesehatan penghuni.
1.Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
a.Kerusakan ringanKerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutupatap, langit-langit dan lantai.
b.Kerusakan sedang Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.
c.Kerusakan beratKerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
d.Kerusakan totalKerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

2.Persyaratankecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9m2/orang.
3.Persyaratankesehatan din ilai berdasarkan :
a.Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
b.Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
c.Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).Penentuankebutuhan rumah (backlog) dihitung berdasarkanjumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang tersedia

Sementara hal lain, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Pertanyaanya adalah, apa yang kurang dengan rumah milik maksau seperti kriteria yang disebutkan, sehingga tidak masuk dalam prioritas Pembangunan Rumah Tidak layak Huni untuk di bedah.

Program BSPS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) I dan II Propinsi dan Kabupaten di duga salah objek dan bermasalah.

Dengan  Anggaran bantuan per unit rumah lebih kurang 15 juta rupiah.

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.