Sumarsono Tampar Anies: Setiap Sen Rupiah Uang Negara Wajib Dipertanggungjawabkan!
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lagi-lagi merespon secara cepat kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang akan menghapus kewajiban laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW pada 2018.

Gubernur DKI ini kerap bermanuver sehingga Sumarsono berkali-kali memberi masukan, nasihat dan teguran serta koreksi terutama dimulai dari R-APBD yang disebutnya bisa dicoret kalau tidak sesuai. Eh, ternyata nongol lagi yang baru.

"Setiap sen rupiah uang negara, termasuk APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Ini soal akuntabilitas publik," ujar Sumarsono melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017). Sumarsono menjelaskan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) mengatur bahwa semua dana operasional harus dipertanggungjawabkan, seperti dilansir Kompas, hari ini, Selasa 6/12/2017.

Kebijakan atau lebih tepatnya manuver Gubernur DKI itu jelas menyalahi hukum dan peraturan yang ada. Tindakan Gubernur DKI menunjukkan beliau sangat tidak paham dengan aturan main dalam pengelolaan APBD yang ada dalam Permendagri. Sebagai Gubernur, amat memalukan ketika bertindak menyalahi aturan main yang ada!

Padahal transparansi dan akuntabilitas adalah wajib hukumnya. Tapi menggelikan sang Gubernur tidak menangkap spirit pemerintahan saat ini dan bahkan mengekpos cara main dalam pengelolaan anggaran yang seenak jidat dan seenak udel, hanya pakai tanda terima. Kalau pakai tanda terima, bisa dimanipulasi dan direkayasa.

Bahagia RT/RWnya, itulah tema yang hendak diusung Anies. Dia memang ingin memanjakan orang-orang pengelola keuangan di level RT/RW. Tapi secara langsung memberikan contoh model pemerintahan dan kepemimpinan yang buruk, menghindari akuntabilitas dan menyuburkan korupsi. Bawahan pasti akan meniru atasan atau pimpinannya dan ini yang sedang dilakukan Gubernur Anies!

"Permendagri yang mengatur mengenai Pedoman APBD di dalamnya mensyaratkan adanya pertanggungjawaban pengeluaran APBD, tak terkecuali yang digunakan untuk biaya operasional RT/RW," kata Sumarsono. Ini jelas tamparan keras bagi Gubernur untuk tidak bermain-main dengan anggaran kendati itu di level RT/RW.

Sumarsonopun meminta Anies-Sandi tidak menghapus kewajiban LPJ dana operasional RT/RW pada 2018. Sumarsono menyarankan Anies-Sandi menyederhanakan format LPJ yang harus dibuat RT/RW daripada menghapusnya.

Kalau melihat perkembangan dalam rancangan R-APBD oleh Gubernur DKI dan wakilnya, beberapa kali Sumarsono memberikan nasihat atau masukan bahkan teguran yang dilayangkan untuk Gubernur DKI ini. Mengherankan bila Sumarsono lagi-lagi harus mengingatkan kebijakan beliau soal dana operasional RT/RW. Mau sampai kapan???

Anies percaya bahwa seluruh ketua RT/RW di Jakarta akan mengelola dana operasional untuk kebutuhan operasional di lingkungannya masing-masing. Dia yakin dana itu tidak akan disalahgunakan karena biaya operasional di lingkungan RT/RW sangat tinggi.

Rasanya kebijakan yang melandasi Anies adalah melihat bahwa orang Indonesia sudah bebas korupsi, hatinya bersih suci, pejabatnya tidak ada yang bakal tergoda melakukan korupsi dan penyelewengan keuangan! Hari gini menganggap tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan? O, bisa jadi karena semuanya seiman, beriman dan taat beragama, wkwkwkwk.

Konyolnya kalau memang beriman harusnya dijamin tidak ada penyimpangan, tidak ada penyalahgunaan uang Negara. Gubernur Anies ini hatinya sangat suci dan polos dan begitupula dia percaya para pimpinan RT/RW itu hatinya suci, polos dan murni, tidak bakal tergoda menyalahgunakan anggaran Negara.

Helooo, cara pemerintahan Gubernur Anies ini adalah tata kelolanya ala Surga. Jadi diberi kenikmatan, dimanjakan dan dibahagiakan. Tidak perlu laporan atau akuntabilitas. Semuanya dipercaya, semuanya pasti beres, ha ha ha. Ini ibarat Ketua OSIS level SMP yang baru belajar memimpin. Makanya sensor Mendagri harus tinggi dengan pimpinan DKI ini!

Ibaratnya, kedua pimpinan DKI itu tidak bisa dilepas, kudu ditempel apalagi kebijakan soal anggaran. Sumarsono atau Kemendagri harus pasang mata dan memantau sepak terjang keduanya yang kerap bermanuver dan memasang jurus-jurus yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan konstitusi yang berlaku.

Mau tak mau, Sumarsono harus angkat bicara dan meluruskan langkah-langkah kebijakan nyeleneh Gubernur DKI dan wakilnya yang sangat tidak lazim dan makin nyerempet-nyerempet dari peraturan dan hukum yang ada. Ini bisa mengundang perhatian dari BPK dan KPK untuk bisa memberi perhatian khusus bagi sepak terjang keduanya!

Netizen langsung memberikan kritik pedas dengan mengatakan bahwa ini Gubernur yang berasa sudah jadi Presiden! Padahal Presiden Indonesia saja yaitu Pak Jokowi tidak sembarang membuat peraturan lalu melangkahinya. Beliau malah nadanya adalah selalu patuh dan tunduk pada hukum. Ikuti aturan main!

Pola dan cara main Gubernur DKI ini jelas berbeda dengan Gubernur sebelumnya baik Ahok maupun Jokowi. Keduanya selalu konsisten untuk mengikuti peraturan dan hukum yang ada. Ahok apalagi selalu menyatakan bahwa dia selalu taat pada konstitusi atau taat pada hukum.

Gubernur zaman now si Anies malah tak mengindahkan hukum dan cenderung memanjakan anggaran dan para pengelolanya dengan cara menaikkan anggaran dan termasuk pelaporannya yang asal saja pakai tanda terima. Ketua RT/RW yang hadir langsung riuh bertepuk tangan mendengar kebijakan pemimpinnya dalam pertemuan dengan pengurus RT, RW, dan lembaga masyarakat kelurahan (LMK) se-Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

Ketua RT/RW riuh dan senang tapi ini jelas kemunduran dalam pemerintahan di Ibu Kota. Harusnya Ibu Kota menjadi acuan bagi daerah tapi nyatanya makin terdegradasi. Makin miris melihat kondisi ini dan pemerintah pusat tak boleh membiarkan kondisi buruk ini terus terjadi.

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.