Ketua Independent Commission Againt Corruption Indonesia (ICACI Dompu) Arujin, sabtu, (23/12/2017) (wartadompu.com)
DOMPU- Ketua Independent Commission Againt Corruption Indonesia (ICACI Dompu) Arujin, angkat bicara mengenai pelayanan informasi masyarakat yang ada di pemerintahan desa di kabupaten dompu

Terkait pemdes lepadi yang menolak permintaan informasi public oleh masyarakat, kata dia, perlu kita pertanyakan apakah pemerintah desa lepadi paham atau tidak dengan kedudukan hukum mengenai keterbukaan informasi public

Yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu bukan bagian dari ‘’rahasia’’ negara. Ujarnya

Berdasarkan pasal 1 di angka 3 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) kata dia, sudah mengatur tentang ketentuan pidana bagi badan public apabila informasi yang diminta oleh masyarakat tidak dapat diakses atau dibawa pulang oleh

Pada pasal 52 mengatakan, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan maka ancaman pidananya 1 tahun dan dendam 5 juta rupiah. Jelasnya

Perlu diketahui oleh semua pihak terutama penyelenggara keuangan negara dan keuangan daerah bahwa negara sudah melegitimasikan kepada setiap warga negara indonesia untuk melakukan gugatan atas informasi publik

Selain gugatan secara perdata lanjut arujin, bisa melaporkan secara pidana, karna UU No.14 tahun 2008 merupakan delik aduan. Terkait Permintaan informasi publik yang dilakukan oleh masyarakat, itu sudah diatur dalam undang-undang, jangan sekali-sekali pemerintah desa berasumi bahwa dana desa yang bersumber dari APBN Dan juga APBD adalah ‘’rahasia’’ negara yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, karena Aloaksi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak bisa di tutup-tupi. Tegasnya

Coba pemerintah desa buka pasal per pasal di undang-undang 14 tahun 2008, dan apa saja yang masuk pada konteks rahasia negara yang dimaksud itu?

Dalam inpres No.11 tahun 2011 mewajibkan pihak penyelenggara keuangan negara dan keuangan daerah untuk membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakat

Masalah anggaran negara sampai dalam hal laporan keuangan, implementatif dari inpres tersebut adalah langkah bagaimana pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pihak penyelenggara keuangan negara dan keuangan daerah

tidak serta merta langkah penindakan akan tetapi langkah pencegahan yang paling diutamakan, dan itu harus dilakukan oleh masyarakat setempat atau lembaga masyarakat. ujar ketua umum Icaci Dompu Arujin Sabtu, 23 Desember 2017 pukul 11.00 wita pada media warta dompu

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.