Dalam perjalanan kehidupan politik di tanah air, kerap kita menyaksikan, isu-isu sensitif dijadikan sarana memainkan daya tawar kepada konstituen. Meskipun para politisi sendiri, menampik fenomena mendulang dukungan melalui pertentangan bermotifkan agama, ras atau asal usul, tidak bisa dikesampingkan bahwa cara-cara demikian, secara kasat mata semakin populer untuk menarik simpati masyarakat, terlepas dari anggapan miring atas penggunaan cara primitif seperti itu.
Menakar Potensi Konflik Bernuansa Dikotomi Antara Partai Nasionalis dan Islam.
Lalu bagaimana mengelola emosi massa, agar tidak mudah terjebak dengan pola yang sama, dan berpotensi memicu konflik horizontal ? Tentu perlu menjadi pemikiran yang mendalam. Setiap kali masuk ke masa Pemilu atau Pilkada, mobilisasi dukungan kepada para kontestan dengan menggunakan segala upaya, tidak jarang hingga memicu pertentangan antar kubu pendukung, dan kerap yang menjadi korban adalah kalangan bawah sebagai mayoritas.

Resiko polarisasi massa di tataran akar rumput, hampir dipastikan selalu terjadi setiap masa pesta demokrasi berlangsung. Dengan hanya memberi sedikit pemicu yang bersifat provokatif, konflik yang ditimbulkannya mudah tersulut bak api menyambar ladang ilalang, perlu waktu lama untuk meredakannya.

Tengok saja tema yang sedang hangat dibicarakan beberapa hari belakangan ini. Perhatian kita seolah dipaksa berpaling ke arah mereka yang membicarakan potensi bangkitnya PKI, stigma yang berbau absurd bukan menjadi hambatan untuk ditiupkan terus menerus, yang disasar hanya sebatas memancing emosi massa, untuk menaikkan posisi tawar mereka secara politis.

Menjelang Pemilu atau Pilkada, sepintas para calon pemilih seperti mendapat perhatian penuh dari para kandidat, tercermin dari giatnya para kontestan melakukan penetrasi ke perkampungan, blusukan ke pasar tradisional, bahkan membaur dalam kancah yang melibatkan masyarakat luas, hal yang hampir tidak pernah mereka lakukan di kesehariannya. Repotnya, kita yang dijadikan bidikan mereka, hampir tidak pernah berpikir panjang, apa lagi mengkritisi sikap mereka yang hanya mendekat pada saat-saat seperti itu.

Selama tidak ada ancaman melalui mekanisme hukum positif, bahwa janji-janji kepada calon pemilih, yang dilontarkan dengan gaya hiperbola sekalipun, seolah sah-sah saja untuk meraih dukungan seluas-luasnya. Bahkan ketika melemparkan tudingan atau pernyataan bertendensi negatif, untuk menjatuhkan kredibilitas lawan, sadar atau tidak, selama tidak terungkap bahwa pelakunya adalah sang peserta, selalu menjadi model dan gaya kampanye paling mudah.

Bukan hal yang sederhana, jika para penggiat demokrasi menginginkan cara-cara elegan dalam membangun demokrasi secara normatif, karena kita selama ini belum memiliki daya paksa ke arah itu. Pelaku kampanye hitam selalu memiliki cara mengelak dari sangkaan, karena ketika mereka membuat desain strategi kotornya, sudah termasuk di dalamnya, mekanisme menghapus jejak.


Patut disayangkan, bahwa ancaman diskualifikasi bagi kontestan Pemilu yang terbukti melakukan kecurangan, termasuk kampanye hitam, belum efektif meredam kecenderungan perilaku tidak terpuji tersebut. Masalah pembuktian tentu menjadi hambatan terbesar, ketika kasus ini memasuki ranah hukum.

Dan kini sudah mendesak untuk diciptakan terobosan agar aturan serupa, dapat mengikat seluruh peserta, sehingga mampu menjamin terciptanya azas Pemilu dan Pilkada yang jujur dan beradab. Upaya untuk mengganggu popularitas pesaing dalam pilkada misalnya, bahkan sudah dilakukan jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Kejadian seperti ini, jika tidak dicegah, bisa berkembang menjadi ancaman yang semakin besar.

Secara logika sederhana, kita sadari bahwa perilaku tercela yang secara terus menerus dipertontonkan, secara berangsur akan berubah mendapat pengakuan, dan stigma negatif yang melekat pada masa awalnya akan luntur dengan sendirinya. Jika bangsa ini sudah berpikir permisif kepada hal demikian, bayangkanlah resiko-resiko buruk yang akan selalu mengancam.

Patut diduga, akar yang menjadi penyebab benturan-benturan antar massa pendukung kontestan, adalah simbol-simbol partai yang identik dengan identitas agama atau ideologi kebangsaan. Hal yang berarti banyak di mata konstituen, karena alasan representasi komunitas mereka, meskipun di tataran elit, simbol partai boleh jadi hanya menjadi sekedar pembeda.

Pertentangan yang berawal dari perbedaan basis partai, ditengarai menjadi salah satu penyebab merebaknya rivalitas yang tidak sehat. Padahal jika dianalisis dengan seksama, partai berbasis islam di satu sisi, dan nasionalis di sisi lain, tidak terlihat berbeda ketika mereka mengelola pemerintahan yang sama, lebih-lebih jika terjadi koalisi, perbedaan itu menjadi semakin kabur.

Lebih jelasnya, kader partai islam tidak dapat mengklaim memiliki kadar keislaman lebih kental dibanding kader partai nasionalis. Demikian juga sebaliknya, kader partai nasionalis tidak memiliki landasan untuk mengklaim dirinya memiliki rasa kebangsaan lebih tinggi dibanding kader partai islam. Hal demikian bisa dibuktikan dengan sejumlah anggota partai yang hijrah dari partai islam ke partai nasionalis, begitupun sebaliknya.

Untuk keperluan yang lebih mendasar, yakni meminimalisir perbedaan, yang berpotensi meningkatkan pertentangan, kita sebaiknya menghindarkan diri dari dikotomi antara partai islam dengan partai nasionalis. Atau jangan-jangan keberadaan kedua kubu itu memang menjadi kodrat dunia politik di negara kita. Jika benar, persaingan yang bersumber dari perbedaan basis keduanya, selalu mewarnai dunia politik kita.

Ironisnya, terungkapnya penyedia jasa yang bisa mengakomodasi hasrat merusak kredibilitas lawan politik, disinyalir melibatkan partai-partai pendukung kontestan, termasuk yang berbasis islam. Fakta ini mengkonfirmasi, bahwa predikat agama yang melekat sebagai basis partai, tidak menjadikannya mengedepankan etika berpolitik yang agamis.

Penerapan dan penggunaan hukum yang tegas dan keras bagi para penyebar kampanye hitam, haruslah didukung dengan cara pembuktian yang memadai. Jika untuk membuktikan terjadinya transaksi pelaku korupsi, dapat dilakukan melalui dukungan teknologi, maka hal yang sama pasti memungkinkan diterapkan kepada pelaku kampanye hitam.

Ancaman diskualifikasi yang hanya diterapkan kepada pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif, juga menjadi salah satu kelemahan ketika dari sisi hukum, tidak menemukan kecukupan bukti.

Meskipun aroma pelanggaran sangat terasa, mengingat secara materi tidak diperoleh bukti, pelaku dapat melenggang dengan bebas. Tampaknya perlu definisi ulang untuk pelanggaran yang bersifat lokal atau dalam tingkat wilayah misalnya, dapat dikategorikan sebagai sistematis sesuai lokasi atau wilayahnya.

Untuk itu, bolehlah kita berharap adanya perbaikan dari sisi perundang-undangan, agar mampu menjawab tantangan waktu. Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan demokrasi kita, sekaligus meningkatkan humanisme kita.

Posting Komentar

Warta Dompu

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/-2mBCS3yYrBk/Wj059R-fHEI/AAAAAAAAAOM/PW-QOSxL99EVnjuFLLytXHTU-EDGkcp-ACLcBGAs/h120/WD.png} Harian dompu untuk indonesia, menyajikan berita lokal, nasional maupun internasional terkini {facebook#https://www.facebook.com/wartadompu} {twitter#https://twitter.com/wartadompu} {google#https://plus.google.com/u/0/111968712748616791463} {linkedin#https://www.linkedin.com/in/wartadompu/} {instagram#https://www.instagram.com/wartadompu}
Diberdayakan oleh Blogger.